1. MERKURIUS
DAFTAR PUSTAKA
|
|
No
|
Faktor
pembeda
|
Arteri
|
Vena
|
1.
|
Arah aliran darah
|
Dari jantung
|
Menuju ke jantung
|
2.
|
Denyut
|
Terasa
|
Tidak terasa
|
3.
|
Dinding pembuluh
|
Tebal, kuat, elastic
|
Tipis dan tidak elastic
|
4.
|
Jumlah katup
|
Satu, tepat diluar jantung
|
Banyak, disepanjang pembuluh
|
5.
|
Lokasi
|
Didalam, jauh dari permukaan tubuh
|
Dekat permukaan tubuh, berwarna
kebiru-biruan
|
6.
|
Jika terluka
|
Darah memancar
|
Darah menetes
|
Menteri Nuh menyampaikan, jika keempat kunci pelaksanaan tadi bisa dipenuhi, maka ada dua hal yang bisa diraih. Pertama bisa dilakukan pemetaan tentang ragam kompetensi siswa dan penyebarannya, dan informasi kualitas sang anak (lulus atau tidak lulus). Menteri Nuh juga menegaskan, bahwa ujian nasional bukanlah penentu kelulusan. Kelulusan ditentukan oleh satuan pendidikan. Tapi satuan pendidikan menetukan kelulusan berdasarkan, tuntas Kegiatan Belajar Mengajar, akhlak yang baik, dan Ujian Nasional.
UN untuk tingkat SMA/MA akan berlangsung pada 16-19 April 2012, dan UN susulan akan dilaksanakan pada 23-26 April.
Untuk jenjang SMP/MTs dan SMPLB, UN akan dilaksanakan pada 23-26 April 2012, dan UN susulan akan berlangsung pada 30- 4 Mei 2012.
Sedangkan untuk jenjang SD/MI/SDLB UN akan digelar pada 7-9 Mei 2012, dan UN susulan akan dilaksanakan pada 14-16 Mei 2012.
Hasil UN tingkat SMA/MA dan SMK akan diumumkan pada 24 Mei 2012. Tingkat SMP/MTs, SMPLB dan SMALB pada 2 Juni 2012. Sedangkan untuk pengumuman kelulusan UN tingkat SD menjadi kewenangan setiap provinsi.
Sumber : Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nasional
JAKARTA - Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh menjamin pengangkatan guru dan dosen tetap akan berlangsung walau ada moratorium pegawai negeri sipil (PNS).
Mendiknas menjelaskan, pengangkatan itu tidak sembarang dilakukan karena proses perekrutannya akan disesuaikan dengan kebutuhan bidang yang diperlukan. Selain itu, juga disamakan dengan jumlah kebutuhan guru di suatu daerah. "Daerah sendiri yang akan mengusulkan berapa guru yang akan diangkat selanjutnya dan akan dicocokkan dengan data guru yang ada di Kemendiknas," jelas M Nuh.
Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu menambahkan, seleksi ketat juga akan dilakukan berdasarkan kualifikasi pendidikan, yakni lulusan Diploma IV atau Strata I.
Saat ini Kemendiknas, lanjut M Nuh, juga tengah mencoba metode baru untuk menjaring guru berkualitas. "Tahun ini kami mulai rekrut calon guru. Di semester 7 atau 8 calon guru itu direkrut dan diberi beasiswa, kemudian diasramakan dan dilatih. Mereka akan langsung praktik di daerah terpencil. Setelah lulus, mereka tidak perlu proses sertifikasi lagi," katanya.
Mengenai jumlah guru yang akan diangkat dan berbagai proses lainnya, Mendiknas menyatakan, hari ini akan digelar rapat koordinasi dengan Wakil Presiden (Wapres) Boediono untuk membahas moratorium tersebut.
M Nuh menjelaskan, guru dan dosen merupakan pegawai fungsional yang tidak terkena moratorium. Namun, bagi pegawai administrasi atau non-fungsional mulai tahun ini akan disetop pengangkatannya.
Mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ini menuturkan, walaupun di tingkat SD butuh petugas Tata Usaha (TU) namun, target pemerintah memang hanya akan mengangkat pegawai yang diprioritaskan saja.
"Tapi kan moratorium tidak sampai akhir hayat. Jangan sampai mengacaukan dengan ada yang disetop dan ada yang ditambah. Kalau pengangkatan dosen disetop, siapa yang akan mengajar?" imbuhnya.
Dia menjelaskan, ada konsekuensi dari pemakaian anggaran yang terlalu besar. Namun, ruh dari moratorium ini adalah efisiensi. "Apalagi sudah ada pemakaian ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) maka, beban biaya untuk pegawai tidak akan tersedot karena sudah ada intervensi teknologi itu," ujar M Nuh.
Kepala Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistiyo berpendapat, Kemendiknas harus mempunyai data atau pendataan yang baik atas para guru ini. Mulai dari jumlah guru per kelas hingga per jumlah studi.
Dia meminta, angka yang didapat tidak boleh asal-asalan karena masih banyak guru yang belum diangkat menjadi PNS. "Pemerintah harus mengangkat guru dengan sistem yang berbeda layaknya PNS pada umumnya. Tidak benar jika syaratnya itu sertifikasi, karena masih banyak guru yang belum tersertifikasi," lugasnya.
Anggota Komite III DPD ini menyebut, sebaiknya tahun ini Kemendiknas memprioritaskan pengangkatan guru honorer. Pasalnya, mereka dibayar dengan upah yang sangat rendah dari lama mereka bekerja, yakni Rp100 ribu-Rp300 ribu. "Bahkan masih ada yang dibayar dengan beras," ujarnya.
Okezone.com, 19 Agustus 2011
Syawal Goeltom mengungkapkan, fakta di lapangan menunjukkan hanya 70 persen guru pemilik sertifikasi profesi yang menjalankan profesinya secara optimal. Selebihnya masih harus dioptimalkan . Terutama dalam memenuhi kriteria jumlah jam mengajar 24 jam per minggu dan kualitas pengajaran. "Nantinya mereka akan dididik kembali di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan atau LPMP agar sesuai dengan kebutuhan sebagai guru ideal," ujarnya.
Ditambahkan, proses evaluasi akan dilakukan secara online dan offline. Beberapa instrumen dan observasi yang digunakan dalam penilaian adalah diklat guru, sistem kepangkatan yang terintegrasi serta jenjang karier. "Penilaian tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh kepala sekolah seperti terjadi selama ini, tetapi oleh penilai eksternal yang disebut aksesor. Mereka adalah guru-guru berprestasi, LPMP di masing-masing provinsi serta kepala sekolah," ujarnya.
Selain itu, menurut Syawal Goeltom, pihaknya juga akan melakukan penataan ulang distribusi guru. Pola baru distribusi guru disiapkan menyusul adanya rencana pemerintah memberlakukan moratorium pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS).
Data Kemendiknas menyebutkan, jumlah guru saat ini mencapai 2,7 juta orang. Dari jumlah itu, 68 persen sekolah di perkotaan dan 52 persen sekolah pedesaan yang kelebihan guru. Sementara 66 persen sekolah di daerah terpencil justru kekurangan guru.
"Karena itu, dimunculkan dua opsi, yakni redistribusi guru antarkabupaten/kota oleh provinsi dan redistribusi guru antarprovinsi oleh pusat," katanya.