JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah akan melakukan evaluasi kinerja 734 ribu guru pemegang sertifikasi profesi. Hal itu terkait dengan hasil penelitian yang menunjukkan pemberian sertifikasi profesi tidak berdampak pada kualitas mengajar. Evaluasi kinerja guru akan dilakukan mulai Oktober hingga Desember tahun ini.
"Yang ditinjau ulang terkait dengan profesionalitas, kompetensi sosial, paedagogik dan kepribadian," kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMP & PMP) Kemendiknas, Syawal Goeltom, kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (10/8).
Syawal Goeltom mengungkapkan, fakta di lapangan menunjukkan hanya 70 persen guru pemilik sertifikasi profesi yang menjalankan profesinya secara optimal. Selebihnya masih harus dioptimalkan . Terutama dalam memenuhi kriteria jumlah jam mengajar 24 jam per minggu dan kualitas pengajaran. "Nantinya mereka akan dididik kembali di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan atau LPMP agar sesuai dengan kebutuhan sebagai guru ideal," ujarnya.
Ditambahkan, proses evaluasi akan dilakukan secara online dan offline. Beberapa instrumen dan observasi yang digunakan dalam penilaian adalah diklat guru, sistem kepangkatan yang terintegrasi serta jenjang karier. "Penilaian tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh kepala sekolah seperti terjadi selama ini, tetapi oleh penilai eksternal yang disebut aksesor. Mereka adalah guru-guru berprestasi, LPMP di masing-masing provinsi serta kepala sekolah," ujarnya.
Selain itu, menurut Syawal Goeltom, pihaknya juga akan melakukan penataan ulang distribusi guru. Pola baru distribusi guru disiapkan menyusul adanya rencana pemerintah memberlakukan moratorium pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS).
Data Kemendiknas menyebutkan, jumlah guru saat ini mencapai 2,7 juta orang. Dari jumlah itu, 68 persen sekolah di perkotaan dan 52 persen sekolah pedesaan yang kelebihan guru. Sementara 66 persen sekolah di daerah terpencil justru kekurangan guru.
"Karena itu, dimunculkan dua opsi, yakni redistribusi guru antarkabupaten/kota oleh provinsi dan redistribusi guru antarprovinsi oleh pusat," katanya.
Suarakarya-online.com, 12 Agustus 2011
0 komentar:
Posting Komentar